Agusrin M Najamuddin Kasus Korupsi Gubernur Bengkulu Terancam Hukuman 20 th Hingga Penonaktifan Jabatan

Agusrin M Najamuddin Kasus Korupsi Gubernur Bengkulu Terancam Hukuman 20 th Hingga Penonaktifan Jabatan - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan bahwa akan segera mengeluarkan surat penonaktifan Agusrin M Najamudddin setelah sidang pertama yang bersangkutan.

"Kalau sidang pertama sudah saya ketahui hari ini dan pasti itu, besok (Selasa, red) saya olah suratnya langsung. Besok akan mulai mengeluarkan surat penonaktifan," kata Mendagri di sela-sela rapat kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan para kepala daerah di Balai Sidang Jakarta, Senin.

Sementara itu Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamuddin didakwa pasal 2 ayat (1) junto pasal 18 Undang-undang (UU) nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin siang.

Menurut JPU, Agusrin telah menyetujui dan memerintahkan pembukaan rekening di luar kas umum daerah dan menyetujui pemindahan dana PBB serta penerimaan lainnya.

Disebutkan, hasil pemindahan dari rekening tersebut oleh terdakwa diperintahkan untuk digunakan tidak sesuai dengan peruntukan dan tanpa persetujuan DPRD Provinsi Bengkulu sehingga negara dirugikan Rp20,162 miliar.

Dalam pasal 2 ayat (1) UU nomor 31 tahun 1999 ini mengancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.

Kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Bengkulu itu terungkap setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) regional Palembang mengaudit APBD Provinsi Bengkulu 2006.

Dari pemeriksaan tersebut ditemukan dana bagi hasil pajak tidak dimasukkan ke kas daerah, melainkan ke penampungan sementara guna mempermudah pengambilan dana tersebut dan tidak perlu izin DPRD.

Hasil temuan BPK itu telah ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, dan menetapkan Kepala Dispenda Chairuddin sebagai tersangka.

Dalam persidangan di PN Bengkulu, Chairuddin mengaku bahwa seluruh pengeluaran uang yang dilakukannya atas sepengetahuan Agusrin Maryono Najamuddin.

Atas dakwaan JPU ini, Agusrin merasa keberatan karena merasa tidak ada uang negara yang hilang dalam kasus pemindahan rekening tersebut.

Ketua Majelis Hakim Syarifuddin mengatakan sidang akan dilanjutkan pada Selasa (18/1) dengan agenda pembacaan keberatan dari terdakwa.


Bagi Info ini Di :

0 comments: